Tentara di Ruang Sidang Nadiem Makarim Jadi Sorotan

Kompasjakarta.com – Kehadiran tentara di ruang sidang Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, beberapa waktu lalu menarik perhatian publik dan media. Momen ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait aturan protokol, kewenangan militer, dan etika persidangan di Indonesia.

Sidang tersebut digelar di salah satu gedung peradilan di Jakarta dengan agenda terkait perkara administratif dan kebijakan publik yang tengah bergulir. Kehadiran anggota militer di ruang sidang bukanlah hal yang biasa, sehingga memicu sorotan luas dari masyarakat, kalangan akademisi, dan praktisi hukum.

Aturan Kehadiran Militer di Ruang Sidang

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan KUHAP, kehadiran anggota militer di ruang sidang dibatasi pada kondisi tertentu, misalnya:

1. Sebagai saksi atau ahli terkait perkara yang menyangkut keamanan negara, protokol pertahanan, atau administrasi militer.
2. Pengamanan khusus ketika sidang menghadirkan pejabat negara atau materi yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan tinggi.
3. Kehadiran militer tidak boleh mengintervensi jalannya persidangan atau memengaruhi hakim dan pihak lain.

Ahli hukum tata negara, Prof. Dr. Andi Wijaya, menjelaskan, “Kehadiran tentara di ruang sidang semata-mata untuk protokol pengamanan, bukan untuk campur tangan dalam proses hukum. Semua tindakan harus sesuai aturan dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif.”

Protokol dan Batasan

Pengadilan memastikan bahwa setiap personel militer yang hadir telah melewati prosedur administrasi, termasuk:

• Registrasi resmi ke pengadilan
• Pemeriksaan identitas dan kewenangan
• Briefing tentang tata tertib persidangan dan batasan peran

Selain itu, kehadiran militer tidak boleh menghalangi akses publik dan media, sehingga prinsip keterbukaan sidang tetap dijaga. Pihak pengadilan menekankan, seluruh protokol ini untuk menjaga keamanan, bukan untuk intimidasi atau memengaruhi jalannya persidangan.

Respons Publik dan Media

Momen ini viral di media sosial, dengan berbagai opini bermunculan. Sebagian masyarakat mempertanyakan kenapa tentara harus hadir, sementara pihak lain melihatnya sebagai langkah penegakan keamanan bagi pejabat publik selama sidang penting.

Dalam klarifikasi resmi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa kehadiran tentara sesuai prosedur dan permintaan pengamanan khusus, terutama karena sidang menyangkut isu strategis nasional. Pengadilan menegaskan tidak ada campur tangan dalam proses hukum, dan hakim tetap independen.

Kewenangan dan Etika

Etika persidangan menekankan bahwa hakim, jaksa, dan pengacara memiliki otoritas penuh dalam proses persidangan. Militer hadir hanya untuk menjamin keamanan, termasuk mengawasi potensi gangguan fisik, serta memastikan pejabat negara dan staf pengadilan terlindungi.

Dr. Rina Prasetya, pakar hukum administrasi negara, menambahkan, “Kehadiran militer sah secara hukum, selama tidak melanggar prinsip independensi pengadilan. Publik perlu memahami batasan ini agar tidak muncul persepsi keliru.”

Sorotan publik terhadap kehadiran tentara di ruang sidang Nadiem Makarim menegaskan perlunya transparansi dan pemahaman aturan. Personel militer hanya hadir dalam konteks pengamanan dan protokol, bukan sebagai pengaruh terhadap jalannya persidangan.

Masyarakat diimbau untuk memahami peran dan kewenangan militer dalam konteks hukum dan administrasi, sehingga opini publik terbentuk berdasarkan fakta dan regulasi yang berlaku. Sidang tetap berjalan independen, dengan hakim memegang kendali penuh, memastikan keadilan dan prosedur hukum dijalankan dengan baik.

Dengan protokol yang jelas, kehadiran militer dapat menambah rasa aman tanpa mengurangi prinsip keterbukaan. Insiden ini sekaligus menjadi pelajaran penting mengenai batasan peran tentara di ranah sipil dan hukum di Indonesia.