Keuangan Digital Tumbuh Tinggi tapi Ekonomi Rakyat Jalan di Tempat
Kompasjakarta.com – Pertumbuhan keuangan digital di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Layanan fintech, mobile banking, dompet digital, dan sistem pembayaran elektronik semakin marak, memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, anggota Komisi XI DPR RI menegaskan, pertumbuhan teknologi keuangan harus selaras dengan kondisi ekonomi rakyat, agar kesejahteraan masyarakat tidak tertinggal.
Peringatan dari Anggota Komisi XI
Dalam rapat kerja terakhir dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, anggota Komisi XI menekankan pentingnya ekonomi rakyat tetap bergerak seiring pertumbuhan keuangan digital.
“Keuangan digital boleh tumbuh tinggi, tapi jangan sampai ekonomi rakyat jalan di tempat. Pertumbuhan teknologi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama UMKM dan sektor produktif,” ujar Anggota Komisi XI, Siti Rahmawati.
Siti menambahkan bahwa akses digital yang masif tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan. Tanpa dukungan kebijakan yang tepat, masyarakat kecil justru bisa tertinggal dari gelombang teknologi ini.
Perkembangan Keuangan Digital di Indonesia
Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan di sektor keuangan digital. Transaksi e-wallet meningkat lebih dari 30% dalam setahun terakhir, sementara layanan pinjaman digital dan fintech investasi tumbuh pesat, menjangkau jutaan pengguna baru di berbagai wilayah.
Bank Indonesia dan OJK menyatakan bahwa digitalisasi keuangan membantu mempercepat inklusi keuangan, mempermudah pembayaran, serta memperluas akses pembiayaan, terutama untuk UMKM.
Meski demikian, anggota Komisi XI menekankan bahwa pertumbuhan kuantitatif tidak cukup. Pemerintah dan regulator harus memastikan manfaat ekonomi sampai ke akar masyarakat, sehingga kesejahteraan rakyat bisa meningkat bersamaan dengan perkembangan teknologi.
Tantangan UMKM dan Ekonomi Rakyat
UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, sering menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi digital. Tidak semua pelaku usaha memiliki pengetahuan atau infrastruktur untuk memanfaatkan fintech dan sistem pembayaran elektronik secara optimal.
“Banyak UMKM masih bergantung pada transaksi tunai atau sistem manual. Jika keuangan digital hanya menguntungkan pemain besar, ekonomi rakyat bisa stagnan,” jelas Siti.
Oleh karena itu, Komisi XI mendorong program edukasi digital, pelatihan UMKM, dan subsidi infrastruktur agar pertumbuhan keuangan digital lebih inklusif.
Sinergi Pemerintah dan Sektor Swasta
Untuk menjembatani kesenjangan, pemerintah diminta bekerja sama dengan perusahaan fintech dan bank dalam menyediakan platform digital yang mudah diakses, aman, dan terjangkau. Selain itu, regulasi perlu disusun agar perlindungan konsumen dan transparansi tetap terjaga.
Bank Indonesia sendiri sedang mengembangkan strategi untuk memperluas literasi keuangan digital hingga ke desa-desa, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal.
Anggota Komisi XI menekankan bahwa pertumbuhan keuangan digital harus sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Teknologi harus menjadi alat pemberdayaan, bukan justru memperlebar kesenjangan ekonomi.
“Digitalisasi keuangan adalah peluang besar, tapi jangan sampai rakyat jalan di tempat. Kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” tegas Siti Rahmawati.
Dengan peringatan ini, Komisi XI berharap ekosistem keuangan digital Indonesia bisa berkembang pesat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi UMKM dan sektor ekonomi produktif.
