Belanda Bersama Afrika Selatan Gugat Israel di Mahkamah Internasional

Kompas Jakarta – Sebuah langkah hukum besar terjadi di Mahkamah Internasional (ICJ) setelah Belanda dan Afrika Selatan menggugat Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional yang terkait dengan kebijakan dan tindakan militer mereka terhadap Palestina. Gugatan ini diajukan pada 15 Maret 2026, dengan tuduhan bahwa Israel telah melanggar berbagai perjanjian internasional, termasuk Konvensi Jenewa, yang mengatur perlakuan terhadap wilayah yang diduduki dan hak-hak sipil penduduknya.

Pelanggaran yang dipersoalkan oleh kedua negara tersebut mencakup sejumlah isu, mulai dari pembatasan kebebasan bergerak bagi warga Palestina hingga pembangunan pemukiman ilegal di wilayah yang diakui secara internasional sebagai milik Palestina. Ini menjadi langkah penting dalam rangka upaya menuntut pertanggungjawaban bagi pelanggaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, sekaligus menyoroti tantangan besar dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung selama beberapa dekade.

Latar Belakang Gugatan, Mengapa Belanda dan Afrika Selatan?

Gugatan ini tidak datang begitu saja. Belanda dan Afrika Selatan memiliki hubungan diplomatik yang kuat dan komitmen terhadap hak asasi manusia, serta sering kali menyuarakan kritik terhadap kebijakan Israel. Belanda, sebagai anggota Uni Eropa, telah lama mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, sementara Afrika Selatan, yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan apartheid, melihat paralel antara kebijakan Israel terhadap Palestina dan kebijakan apartheid yang pernah diberlakukan di negaranya sendiri.

Selain itu, kedua negara ini juga menekankan pentingnya memperkuat supremasi hukum internasional dan menegakkan peraturan internasional, termasuk dalam hal penghormatan terhadap hak-hak manusia. Sebagai anggota aktif dalam badan-badan internasional, mereka merasa berkewajiban untuk mengajukan kasus ini demi memastikan bahwa pelanggaran besar tidak dibiarkan tanpa sanksi atau akibat hukum.

Tuduhan Pelanggaran Internasional oleh Israel

Dalam gugatannya, Belanda dan Afrika Selatan mengajukan tuduhan serius terkait dengan sejumlah pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, termasuk:

1. Pembangunan Pemukiman Ilegal: Salah satu klaim utama dalam gugatan ini adalah pembangunan pemukiman Israel di wilayah yang diakui sebagai milik Palestina. Menurut kedua negara, pemukiman ini melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa, yang melarang kekuatan pendudukan untuk membangun pemukiman di wilayah yang mereka duduki.
2. Blokade Gaza dan Pembatasan Kebebasan Bergerak: Gugatan ini juga mencakup tuduhan tentang pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap pergerakan warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Blokade yang diberlakukan Israel di Gaza telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius, dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan bantuan internasional.
3. Kekerasan terhadap Warga Sipil: Selain masalah terkait pemukiman dan kebebasan bergerak, gugatan ini juga mengangkat masalah kekerasan yang dialami warga sipil Palestina dalam konflik-konflik militer. Banyak laporan yang menunjukkan adanya serangan terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dalam operasi militer Israel yang dilancarkan di Gaza dan wilayah Tepi Barat.
4. Diskriminasi dan Apartheid: Terakhir, kedua negara juga menekankan bahwa kebijakan Israel di wilayah yang diduduki, khususnya dalam hal akses ke tanah dan sumber daya, menunjukkan ciri-ciri dari sistem diskriminasi yang mirip dengan apartheid. Mereka menilai bahwa kebijakan ini telah merugikan hak-hak dasar warga Palestina dan mengekalkan ketidaksetaraan di wilayah tersebut.

Respons Israel dan Reaksi Internasional

Israel telah menanggapi gugatan ini dengan tegas, menyatakan bahwa tindakan mereka di wilayah Palestina adalah bagian dari kebijakan keamanan yang sah. Mereka juga menegaskan bahwa pembangunan pemukiman di Tepi Barat tidak melanggar hukum internasional, karena wilayah tersebut bukan bagian dari negara Palestina yang diakui. Israel juga menilai bahwa klaim Afrika Selatan dan Belanda sebagai langkah politis yang berusaha merusak legitimasi mereka di dunia internasional.

Reaksi internasional terhadap gugatan ini sangat beragam. Beberapa negara, terutama di kawasan Barat, menunjukkan dukungan terhadap Israel, dengan berpendapat bahwa hukum internasional harus mengakomodasi tantangan keamanan yang dihadapi Israel. Sementara itu, banyak negara di dunia Arab dan Afrika, serta kelompok-kelompok hak asasi manusia, memberikan dukungan penuh kepada Belanda dan Afrika Selatan, menilai langkah ini sebagai langkah positif untuk memperjuangkan hak-hak Palestina di panggung internasional.

Dampak Potensial terhadap Konflik Israel-Palestina

Meskipun gugatan ini mungkin memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai keputusan akhir, langkah ini berpotensi memperburuk ketegangan dalam konflik Israel-Palestina. Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memberlakukan sanksi langsung terhadap negara-negara yang melanggar hukum.

Namun, meskipun keputusan ICJ tidak memiliki dampak langsung terhadap kebijakan Israel, hasil dari gugatan ini bisa memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik internasional mengenai Israel dan Palestina. Sebuah keputusan yang menguntungkan Belanda dan Afrika Selatan bisa memperkuat tekanan internasional terhadap Israel untuk mengubah kebijakan mereka di wilayah yang diduduki.

Langkah Bersejarah untuk Keadilan Internasional

Gugatan yang diajukan oleh Belanda dan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional adalah langkah bersejarah dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Ini juga menjadi ujian penting bagi penerapan hukum internasional yang berlaku, dengan harapan dapat menciptakan mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik yang telah berlangsung lama ini. Walaupun jalan hukum yang panjang masih menanti, gugatan ini memberikan harapan baru bagi pemulihan hak-hak rakyat Palestina di mata hukum internasional.