Tokoh yang Temui Prabowo Sebut Reformasi Polri Berhasil

Kompasjakarta.com – Isu reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mencuat setelah sejumlah tokoh nasional yang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proses reformasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pergantian pucuk pimpinan Polri, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan ini memicu diskusi hangat di kalangan publik dan pemerhati keamanan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), usai menghadiri pertemuan di kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada 30 Januari 2026. Dalam wawancara eksklusif, Abraham mengungkapkan bahwa para tokoh yang hadir dalam pertemuan itu sepakat bahwa reformasi Polri hanya akan terasa nyata jika Kapolri diganti.

“Kami sepakat bahwa reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri. Jika tidak, maka boleh dikatakan reformasi berjalan setengah‑setengah,” kata Abraham dalam sesi penjelasan tersebut.

Tokoh lain yang hadir dalam pertemuan tersebut termasuk mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, serta Peneliti Utama Politik di BRIN Siti Zuhro. Mereka berdiskusi dengan Presiden Prabowo selama beberapa jam, membahas reformasi institusi kepolisian dan dinamika politik nasional.

Sorotan terhadap Kepemimpinan Polri dan Reformasi

Pernyataan Abraham Samad langsung menjadi sorotan publik lantaran menyentuh isu sensitif: pergantian pucuk pimpinan lembaga penegak hukum terbesar di Indonesia. Tokoh ini menilai bahwa perubahan struktur di level paling atas akan memberikan momentum baru agar reformasi berjalan kuat, terukur, dan berdampak nyata terhadap penegakan hukum dan pelayanan publik.

Dalam pandangan Abraham, keberadaan Kapolri saat ini bukan sekadar masalah personal, tetapi mencerminkan simbol reforma yang belum benar‑benar tuntas sejak dahulu. Namun, Abraham juga mengakui bahwa reformasi tidak hanya soal pergantian tokoh, tetapi juga perbaikan budaya organisasi, sistem akuntabilitas, serta hubungan institusi dengan masyarakat.

Meski demikian, tidak semua pihak menyetujui langkah drastis tersebut. Beberapa pengamat politik mengingatkan bahwa reformasi Polri sejatinya bisa berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang ada, tanpa harus mengaitkannya dengan pergantian tokoh secara eksplisit. Mereka menilai kritik terhadap kinerja Polri tetap bisa dipenuhi melalui peningkatan mekanisme internal dan pengawasan publik.

Respons Pemerintah dan Istana

Sejauh ini pemerintah belum mengeluarkan pernyataan langsung terkait pernyataan tokoh‑tokoh tersebut mengenai pergantian Kapolri. Namun, media nasional dan lembaga pemerintahan sebelumnya pernah menegaskan bahwa reformasi Polri tetap menjadi salah satu agenda penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo bahkan telah mendorong pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh tokoh senior seperti Prof. Jimly Asshiddiqie untuk mengkaji berbagai aspek kelembagaan Polri. Komisi ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan reformasi lebih luas, termasuk kemungkinan perubahan struktur organisasi, fungsi, dan hubungan Polri dengan lembaga negara lain.

Komisi itu sendiri telah menggelar rapat perdana dan menargetkan rekomendasi kebijakan kepada presiden dalam beberapa bulan mendatang. Meski Kapolri juga duduk sebagai bagian dari tim reformasi tersebut, beberapa pihak memandang bahwa posisinya dalam forum diskusi bisa menjadi kontradiktif dengan tujuan perubahan yang independen.

Dampak ke Publik dan Penegakan Hukum

Pengamat hukum menilai pergantian Kapolri bisa menjadi simbol kuat bagi reformasi institusi, tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang hukum dan mekanisme konstitusional. Pergantian seorang Kapolri tidak semata bergantung pada keputusan Presiden, melainkan juga pertimbangan kinerja, stabilitas organisasi, serta koordinasi dengan lembaga legislatif.

Di sisi lain, permintaan pergantian Kapolri tersebut turut memicu diskusi luas di kalangan masyarakat yang mengikuti perkembangan reformasi Polri terutama setelah institusi ini menghadapi kritik dan sorotan atas beberapa kebijakan penanganan keamanan dalam negeri. Sejumlah demonstrasi dan opini publik sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan lembaga kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap hak asasi manusia.

Menuju Reformasi yang Berkelanjutan

Isu pergantian Kapolri sebagai bagian dari reformasi Polri mencerminkan keseriusan beberapa elemen masyarakat dan tokoh nasional untuk mendorong perubahan dalam institusi penegak hukum. Namun, realisasi dari gagasan ini tentu membutuhkan proses panjang, melibatkan dialog lintas pemangku kepentingan, serta penyusunan kebijakan strategis agar reformasi tidak sekadar simbol, tetapi menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.