Ambisi AS atas Greenland dan Retaknya Tata Dunia Internasional
Kompasjakarta.com – Isu geopolitik terbaru tengah memanas di panggung dunia setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan ambisinya untuk memperluas kontrol Amerika atas Greenland wilayah otonom yang secara politik berada di bawah Kerajaan Denmark. Pernyataan dan langkah‑langkah ini memicu reaksi keras dari Eropa dan negara lain, serta dianggap sebagai ujian besar bagi tata dunia internasional dan aliansi global seperti NATO.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump menyatakan bahwa Greenland penting bagi keamanan nasional AS dan bahkan menyebut bahwa apapun selain kendali AS atas wilayah tersebut adalah ‘tidak dapat diterima.’ Pernyataan ini dibuat menjelang pertemuan tingkat tinggi antara pejabat AS dengan perwakilan Denmark dan Greenland, namun penolakan jelas datang dari pihak lain.
Reaksi Denmark dan Eropa
Perdana Menteri Denmark dan pejabat pemerintah Denmark secara kuat menolak klaim tersebut, menegaskan bahwa Greenland bukan barang dagangan yang bisa dikontrol oleh negara lain dan hak menentukan nasib sendiri harus dihormati. Dalam pertemuan dengan pejabat AS, Denmark menegaskan bahwa aneksasi atau upaya pengambilalihan wilayah akan melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan.
Reaksi ini juga memicu solidaritas dari sejumlah negara NATO lainnya termasuk Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris yang menyatakan dukungan terhadap Denmark dan Greenland dalam mempertahankan kedaulatan mereka. Para pemimpin Eropa menilai bahwa klaim sepihak oleh negara lain atas wilayah anggota NATO akan merusak kepercayaan, solidaritas, dan stabilitas aliansi.
Dampak Geopolitik dan Ketegangan Global
Ambisi AS atas Greenland tidak hanya soal pertahanan atau keamanan semata tetapi juga menyentuh tata dunia internasional berbasis aturan yang diwariskan sejak pascaperang dunia kedua. Banyak analis internasional mengatakan bahwa klaim semacam itu memicu ketegangan yang bisa berdampak luas terhadap hubungan antara kekuatan besar dunia, terutama di tengah persaingan antara AS, Rusia, dan China di kawasan Arktik.
Menurut jajak pendapat baru dari Reuters/Ipsos, mayoritas warga AS sendiri tidak mendukung usaha pengambilalihan Greenland, dengan sekitar 47% menolak dan hanya 17% yang mendukung klaim tersebut. Para responden juga khawatir bahwa langkah ini dapat merusak hubungan AS dengan sekutu Eropa dan NATO, serta mengikis kepercayaan terhadap AS di panggung global.
Ketegangan ini terjadi di saat banyak negara Eropa terus memperkuat kehadiran mereka di wilayah Arktik termasuk Denmark yang meningkatkan investasi pertahanan besar‑besaran di Greenland dan beberapa negara Eropa yang menambah pasukan serta peralatan militer untuk mengantisipasi kemungkinan konflik geopolitik di kutub utara.
Greenland dan Persepsi Publik Lokal
Tak hanya pemerintah Denmark, warga Greenland juga menyuarakan kekhawatiran atas rencana AS itu. Banyak warga merasa cemas mengenai masa depan wilayah mereka jika klaim a la aneksasi itu benar‑benar terjadi, dan menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. Hal ini mencerminkan perbedaan yang tajam antara kepentingan strategis dunia besar dan kehendak masyarakat lokal.
Implikasi pada Tata Dunia Internasional
Isu klaim AS atas Greenland ini mencerminkan tantangan yang lebih besar bagi tatanan dunia internasional berbasis hukum. Ketika kekuatan besar dipandang mencoba mengubah batasan kedaulatan wilayah menggunakan tekanan politik atau kekuatan strategis, norma global seperti penghormatan terhadap kedaulatan, non‑intervensi, dan kerja sama multilateral dapat berada dalam risiko.
Ke depan, bagaimana dunia merespons konflik Greenland ini apakah melalui negosiasi, tekanan diplomatik, atau aliansi strategis akan menjadi indikator penting bagi masa depan tata hubungan internasional, khususnya dalam menangani pertentangan antara agenda nasional dan prinsip hukum internasional.
