Purbaya Blak-blakan Kondisi RI Era Jokowi, Ekonomi Susah

Kompasjakarta.com – Ekonom senior Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyuarakan pandangannya terkait kondisi ekonomi Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Dalam berbagai pernyataan publik dan wawancara media, Purbaya blak-blakan menyoroti sejumlah tantangan yang dinilai membebani sektor swasta serta tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Menurut Purbaya, meski pemerintah menekankan pertumbuhan ekonomi stabil dan program pembangunan infrastruktur masif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa usaha swasta mengalami kesulitan untuk berkembang. Beberapa faktor yang menjadi hambatan utama antara lain birokrasi yang kompleks, regulasi yang dinilai tidak konsisten, dan akses pembiayaan yang terbatas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

“Kalau kita lihat kondisi riil, sektor swasta seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, kenyataannya banyak pengusaha mengeluhkan ruang yang sangat sempit untuk berinovasi dan berkembang,” ujar Purbaya.

Ia menekankan bahwa pembatasan ruang gerak swasta berimplikasi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi riil, penyerapan tenaga kerja, dan peluang investasi domestik maupun asing.

Tekanan Ekonomi Dirasakan Masyarakat

Purbaya juga menyoroti dampak ekonomi yang berat bagi masyarakat. Inflasi harga kebutuhan pokok, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya energi menjadi faktor yang meningkatkan tekanan ekonomi rumah tangga. Menurutnya, tekanan ini semakin dirasakan oleh kelas menengah bawah dan pelaku usaha mikro yang bergantung pada daya beli konsumen.

“Program pembangunan dan proyek besar memang terlihat di kota-kota besar, tapi di sisi rakyat kecil, ekonomi terasa semakin berat. Banyak UMKM kesulitan bertahan karena biaya operasional naik dan pasar terbatas,” jelasnya.

Purbaya menekankan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pelaku swasta dan masyarakat luas.

Sektor Swasta Kurang Diberi Ruang

Sejak era Jokowi, pemerintah dikenal fokus pada pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional. Namun, Purbaya menilai perhatian terhadap sektor swasta sering kali kurang. Banyak peluang bisnis yang seharusnya bisa dikelola swasta justru dikuasai atau dikendalikan oleh korporasi besar dan BUMN. Hal ini, menurutnya, mengurangi inovasi dan kompetisi sehat dalam ekonomi nasional.

“Swasta butuh ruang untuk berkembang, menguji inovasi, dan bersaing secara sehat. Kalau semua peluang dikendalikan pihak tertentu, dampaknya bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada lapangan kerja dan daya saing nasional,” tambahnya.

Solusi yang Diperlukan

Purbaya menekankan bahwa pemerintah perlu memperluas ruang gerak sektor swasta, terutama UMKM, dengan mempermudah regulasi, akses pembiayaan, serta dukungan pelatihan dan digitalisasi. Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang pro-rakyat untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli, dan mendorong konsumsi domestik.

“Jika sektor swasta diberi ruang, mereka bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mendorong inovasi. Pemerintah harus memastikan ada ekosistem yang sehat bagi pelaku usaha,” tegasnya.

Purbaya blak-blakan menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia di era Jokowi menghadapi tantangan serius, terutama bagi sektor swasta yang kerap kesulitan berkembang. Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan keterbatasan ruang bagi pengusaha menjadi isu utama. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah strategis agar swasta bisa tumbuh, inovasi berkembang, dan ekonomi rakyat semakin kuat.

Kritik ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada masyarakat dan sektor swasta ke depannya.